Tanjungpinang (eska) – 5 tuntutan dari aksi demo Aliansi Mahasiswa Tanjungpinang-Bintan Aksi Indonesia Gelap 2025, yang digelar pada Kamis (20/2/25) kemarin, akan segera ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi Kepri.
Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepri, Bakhtiar menyampaikan, bahwa jajarannya memberikan respon positif, untuk menampung seluruh aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa dalam aksi demo tersebut.
“Tadi ada tuntutan untuk pemerintah di pusat, maka nanti akan kami sampaikan lagi aspirasi ini ke perwakilan kita yang di pusat,” ujarnya, dilokasi.
Kemudian, beberapa tuntutan yang mengarah ke Pemerintah Daerah di Provinsi Kepri, jajarannya juga akan langsung menyampaikan aspirasi masyarakat ini ke pihak yang berwenang.
“Kita senang aksi demo ini berjalan dengan tertib, makanya kita mau menjembatani aspirasi mereka. Hal ini menggambarkan bahwa mereka mahasiswa yang cerdas, maka tuntutan ini harus segera kita tindak lanjuti,” terangnya.
Sementara itu, koordinator lapangan aksi tersebut, Joel menegaskan, beberapa tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut, antara lain yakni pemerintah bersedia mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, tentang efesiensi belanja tahun anggaran 2025.
Kemudian, mereka berharap agar pemerintah dapat memberikan kepastian bahwa tidak akan ada pemotongan dana pendidikan serta kesehatan, yang akan berdampak buruk di tengah masyarakat.
“Kami juga meminta agar pemerintah dapat mengkaji ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dapat menimbulkan beban anggaran,” tuturnya.
Joel menambahkan, bahwa para mahasiswa tersebut juga menuntut, supaya pemerintah dapat menindak tegas kementerian/lembaga yang melakukan pengangkatan staff khusus ditengah efisiensi anggaran.
“Kami harap DPRD Provinsi Kepri dapat mengevaluasi tentang pengkangkatan sejumlah staff khusus oleh Gubernur Provinsi Kepri,” tukasnya. (bon)
Recent Comments