Jakarta (eska) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyoroti fenomena kepala daerah baru yang sering kali memberikan posisi kepada tim sukses (timses) sebagai pegawai honorer atau PPPK.
Politisi Partai Demokrat itu pun, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melarang kepala daerah terpilih mengangkat timses sebagai pegawai honorer atau PPPK.
“Kita tahu pilkada langsung baru saja selesai. Sering kali, kepala daerah terpilih cenderung mengangkat tim sukses mereka sebagai honorer atau PPPK. Ini harus dicegah agar sistem kepegawaian kita lebih profesional,” tegasnya, dilansir dari Tempo.co, Rabu, 31 Desember 2025.
Ia menegaskan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam pengangkatan pegawai honorer dan PPPK.
“Kepala daerah terpilih mesti memprioritaskan pegawai yang sudah memiliki pengalaman dan masa kerja lebih lama,” tegasnya.
Selain itu, Dede juga mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera membuka seleksi gelombang kedua PPPK.
Karena ia menilai, seleksi ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi peserta yang belum lolos pada gelombang pertama.
Sebab, banyak honorer dan calon PPPK yang kebingungan soal formasi penempatan. Mereka mengira formasi harus selalu linier dengan bidang pendidikan.
“Padahal, konsepnya adalah siapa pun yang sudah bekerja dan berkontribusi harus masuk dalam database sistem,” jelasnya.
Pelaksanaan seleksi gelombang kedua tersebut, sambungnya, diharapkan dapat digelar pada Maret atau April 2025. Dalam pelaksanaan seleksi itu, Dede juga menekankan, agar prosesnya berjalan transparan dan adil.
“Ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem kepegawaian negara,” pungkasnya.(Pas/Tempo.co)
Recent Comments