Sekda Kepri Klarifikasi Isu Pemangkasan Anggaran Pokir Dewan: Itu Bukan Sebenarnya

Tanjungpinang (eska) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) meluruskan informasi terkait pemangkasan anggaran pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD Kepri, sebagai tindak lanjut dari kebijakan efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara, menyatakan bahwa angka pemangkasan dana pokir yang beredar di media bukanlah angka yang sebenarnya.

Menurutnya, angka tersebut masih sebatas proyeksi dalam rencana efisiensi anggaran APBD tahun 2025.

“Karena itu masih perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut,” katanya, kepada seputarkita.co, Rabu (12/2/25).

Adi menambahkan bahwa hingga saat ini, pemangkasan anggaran pokir DPRD Kepri masih terus dimatangkan. Adi juga tidak dapat memastikan apakah anggaran tersebut termasuk dalam pos belanja yang akan diefisiensi.

“Pada prinsipnya, efisiensi dilakukan untuk mengikuti Inpres. Jadi nanti dari mana anggaran yang akan diefisiensi tetap akan dibahas bersama DPRD,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa progres efisiensi anggaran belanja APBD sudah memasuki tahap pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri.

“Tadi sudah mulai kita bahas bersama Banggar,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Ansar telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri untuk memangkas atau merasionalisasi 16 item belanja dalam rangka efisiensi anggaran.

Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur Kepri Nomor: B/900.1.2/112.2/BKAD-SET/2025 yang ditetapkan pada Minggu, 2 Februari 2025.

Gubernur Ansar mengatakan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025.

“Jadi mau tidak mau kita harus melakukan rasionalisasi kegiatan,” katanya, kepada hariankepri.com, di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, pada Selasa (4/2/25). (Pas)