Tanjungpinang (eska) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Reni memberikan angin segar terkait rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan pemerintah setempat.
Politisi Partai Hanura ini mengatakan, akan berupaya supaya rencana pemotongan TPP 35 persen oleh Pemko Tanjungpinang tidak terealisasi.
Pemotongan TPP, menurutnya, akan berdampak terhadap roda perekonomian di Kota Tanjungpinang.
“Apabila rasionalisasi TPP itu dilakukan maka akan berpengaruh dengan daya beli di Tanjungpinang,” ujarnya saat dihubungi Seputarkita.co, Jumat (2/8/24).
Ia mengatakan, pihaknya bersama rekan-rekan badan anggaran (Banggar) DPRD Kota Tanjungpinang, belum membahas terkait wacana tersebut.
“Sebenarnya kami belum bisa berbicara jauh tentang TPP ini, karena saat ini sedang memaparkan anggaran yang sedang diusulkan oleh Pemko,” ucapnya.
Ia pun mengaku, belum menerima usulan Pemko Tanjungpinang terhadap rencana pemotongan TPP ASN itu.
Ia menegaskan, jika usulan itu disampaikan Pemko Tanjungpinang, pihaknya akan berupaya supaya rencana pemotongan TPP tersebut tidak terealisasikan.
“Namun yang jelas, nanti akan kita prioritaskan kegiatan lain untuk dirasionalisasi. Semoga kita tidak menyentuh TPP ini,” imbuhnya. (Sah)
 - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Reni memberikan angin segar terkait rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan pemerintah setempat.){kind=link}