Pokir Akan Dipangkas, Banggar DPRD Kepri Belum Mau Berkomentar Banyak

Tanjungpinang (eska) – Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri, Bahktiar, belum bisa berkomentar banyak terkait rencana rasionalisasi atau pemangkasan anggaran dana pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD Kepri.

Ia mengatakan bahwa pihaknya baru akan bersikap setelah pembahasan dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar DPRD Kepri.

“Karena belum ada pembicaraan, jadi belum bisa berandai-andai, berkomentar banyak,” ujar Bahktiar kepada seputarkita.co Kamis (13/2/25).

Dalam kesempatan tersebut, politisi PKS ini juga menanggapi informasi terkait puluhan miliar dana pokir Anggota DPRD Kepri yang masuk dalam pos belanja APBD Kepri 2025 yang disebut-sebut akan dipangkas.

Menurutnya, angka yang beredar itu masih sebatas asumsi karena hingga kini baik TAPD Pemprov Kepri maupun Banggar DPRD Kepri belum membahas hal tersebut.

“Tapi informasi itu sudah diperbaiki oleh mereka (Pemprov Kepri),” sebut Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepri ini.

Lebih lanjut, Bahktiar menyebutkan bahwa saat ini Banggar DPRD Kepri masih menunggu undangan dari Sekretariat DPRD Kepri untuk membahas efisiensi belanja APBD 2025 bersama TAPD.

Ia juga mengungkapkan bahwa dari informasi yang diterimanya, saat ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri masih melakukan pembahasan secara intensif terkait efisiensi belanja APBD 2025.

“Setelah itu, baru kita nanti berdiskusi duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Melakukan diskusi dan pembahasan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov Kepri berencana memangkas anggaran pokir DPRD Kepri sebagai bagian dari efisiensi belanja daerah sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Selain pokir, Pemprov juga akan mengurangi anggaran perjalanan dinas dan belanja lain, dengan total rasionalisasi mencapai ratusan miliar rupiah.

Beberapa anggota DPRD Kepri menyetujui pemangkasan pokir, namun dengan catatan bahwa prosesnya harus dibahas bersama TAPD.

Seperti yang dikatakan oleh Anggota Komisi III DPRD Kepri, Jusrizal, menegaskan bahwa rasionalisasi anggaran pokir harus dibahas secara menyeluruh bersama TAPD dan DPRD.

“Tapi dengan catatan, prosesnya harus betul-betul dibahas bersama TAPD dan DPRD,” kata Politisi Partai NasDem ini.

Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, juga menyatakan setuju. Namun, Politisi PKS ini menekankan bahwa pemangkasan pokir harus menjadi opsi terakhir dalam kebijakan efisiensi anggaran.

“Ketika semua belanja sudah disisir, dan belum cukup, baru dimasukkan dana pokir. Jadi pokir menjadi opsi terakhir,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPRD Kepri, Lik Khai juga menyatakan setuju, sepanjang kebijakan tersebut membawa manfaat bagi semua pihak.

“Selagi baik untuk semua pihak, kita harus sepakat,” katanya.

Sementara itu, Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara, menyatakan bahwa pembahasan efisiensi APBD masih berlangsung dan belum dapat dipastikan apakah pokir termasuk yang akan dipangkas.(pas)