Kepri (eska) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berusaha menekan Prevalensi Stunting di tahun 2024 hingga 10,20 persen.
Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Kinerja Percepatan Penurunan Stunting yang digelar oleh BKKBN Kepri di Tanjungpinang, Senin (19/8).
Penurunan angka prevalensi stunting di tingkat provinsi mengalami penurunan dari 17,6% pada tahun 2021 menjadi 15,4% pada tahun 2022. Di kabupaten dan kota, prevalensi stunting yang paling signifikan tercatat di Kabupaten Karimun, di mana angka stunting menurun dari 17,6% pada tahun 2021 menjadi 13,3% pada tahun 2022. Kota Tanjungpinang juga berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 18,8% pada tahun 2021 menjadi 15,7% pada tahun 2022.
Sementara itu, di Kepulauan Anambas, prevalensi stunting turun dari 21,7% pada tahun 2021 menjadi 14,0% pada tahun 2022. Kabupaten Lingga dan Natuna juga menunjukkan penurunan, dengan Lingga turun dari 25,4% pada tahun 2021 menjadi 18,9% pada tahun 2022, dan Natuna dari 18,0% pada tahun 2022 menjadi 16,1% pada tahun 2023.
Namun, Kota Batam justru mengalami kenaikan prevalensi stunting, dari 15,2% pada tahun 2022 menjadi 16,1% pada tahun 2023. Kenaikan ini menandakan adanya tantangan yang masih perlu diatasi di daerah urban seperti Batam, meskipun berbagai upaya telah dilakukan.
Pemerintah Provinsi Kepri melihat kenaikan ini sebagai peringatan untuk memperkuat program-program penanganan stunting di Batam dan memastikan upaya intervensi yang lebih efektif diterapkan di lapangan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri, Hasan, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri berkomitmen penuh untuk menurunkan prevalensi stunting melalui program intervensi yang terstruktur dan berkelanjutan.
“Kami terus berupaya untuk menurunkan angka stunting di seluruh kabupaten dan kota di Kepri, terutama di wilayah yang masih menunjukkan tren kenaikan seperti Batam. Berbagai program seperti peningkatan gizi melalui PMT, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, dan pelaksanaan pengukuran serta surveilans secara berkala terus kami gencarkan,” ujar Hasan.
Hasan juga menekankan pentingnya pencegahan stunting dari akar masalahnya. “Program peningkatan kualitas sanitasi, akses air bersih, serta edukasi gizi bagi para ibu hamil dan keluarga menjadi prioritas kami. Kami berupaya keras agar penurunan ini tidak hanya sementara, tetapi berkelanjutan,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Kepri juga terus memperkuat koordinasi antar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di berbagai tingkatan, serta memberikan perhatian khusus kepada keluarga berisiko tinggi. “Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan ini,” kata Hasan.
Ia juga mengapresiasi atas kerja keras semua pihak yang telah berkontribusi dalam menurunkan angka stunting di Provinsi Kepulauan Riau.
Dengan penurunan prevalensi stunting yang sudah mulai terlihat di sebagian besar wilayah, Pemerintah Provinsi Kepri optimis dapat mencapai target penurunan prevalensi hingga 10,20% pada tahun 2024, menjadikan Kepri sebagai salah satu provinsi dengan penanganan stunting yang efektif di Indonesia. Upaya berkelanjutan ini diharapkan dapat memastikan masa depan generasi muda Kepri yang lebih sehat dan berkualitas. (Lam)
 – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berusaha menekan Prevalensi Stunting di tahun 2024 hingga 10,20 persen.){kind=link}