PAD Pemko Tanjungpinang Tak Tercapai: Banyak Proyek Tunda Bayar

Tanjungpinang (eska) – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang mengalami tunda bayar, sehingga tidak dapat membayar pekerjaan proyek yang telah dikerjakan oleh pihak ketiga.

Kabar tunda bayar itu diungkapkan oleh salah satu pejabat di lingkungan Pemko Tanjungpinang. Menurut sumber, nilai pekerjaan yang tidak dapat dibayarkan mencapai puluhan miliar.

“Jumlah tunda bayar capai Rp 82 Miliar,” ucapnya kepada seputarkita.co sembari meminta namanya tidak dibeberkan.

Ia menyampaikan, tunda bayar ini untuk pekerjaan fisik hingga non fisik,  termasuk untuk perjalanan dinas. Tunda bayar ini terjadi, karena beberapa faktor salah satunya tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Realisasi PAD tahun 2024 hanya Rp 99 miliar, dari target Rp 133 miliar,” tukasnya.

Sementara itu, Sekda Tanjungpinang Zulhidayat membenarkan adanya tunda bayar tersebut. “Perkiraan saya potensi ada, tapi angka pasti di BPKAD,” kata Sekda Senin (6/1/25).

Sekda menyebutkan, tunda bayar itu disebabkan kurang bayar dana bagi hasil migas dari pemerintah pusat. Sebelumnya pada APBD 2024 diproyeksi dana bagi hasil migas sebesar Rp 68 Miliar.

Menurut Sekdako, proyeksi tersebut berdasarkan realisasi dana bagi hasil tahun 2023. “Kita memproyeksikan berdasarkan tahun lalu (2023), kita mendapatkan Rp 68 miliar, tahun 2024 tidak sampai segitu, selisih sekitar Rp 2 miliar,” jelasnya.

Bukan hanya itu, lanjutnya, tidak tercapai proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) juga menjadi salah satu pemicu tunda bayar tersebut.

“PAD juga termasuk, berapa realisasi PAD nanti bisa konfirmasi ke Pak Said, (Kepala BPPRD, red),” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk pembayaran pekerjaan tunda bayar itu akan menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kita bayarkan pas APBD Perubahan, bisa juga kalau ada BTT bisa kita gerakkan BTT, tapi intinya sesudah audit BPK,” tukasnya. (Rul)