Tanjungpinang (eska) – Kisruh pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Pemko Tanjungpinang menemui titik terang.
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Novaliandri Fhatir mengatakan, Badan Anggaran (Banggar) Dewan bersama Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang tidak jadi melakukan rasionalisasi terhadap TPP ASN tersebut.
Fhatir (sapaan) menyampaikan, bahwa untuk menutup kekurangan defisit Pemko Tanjungpinang pada APBD tahun 2024, pihaknya bersama Pemko, sudah memangkas kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak penting disetiap OPD, untuk menutup kekurangan defisit sekitar puluhan miliar itu.
“Cukup banyak yang kita rasionalisasi, termasuk perjalanan dinas makan minum di sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang,” ujarnya.
Rasionalisasi itu, lanjut politisi Golkar tersebut, tidak termasuk dengan adanya isu pemotongan TPP ASN yang ada di Pemko Tanjungpinang.
“Dengan kesepakatan yang disetujui DPRD, bayang-bayangnya TPP tak jadi dipotong,” terangnya.
Saat ini lanjut dia, beberapa hari kedepan tahapan pembahasan APBD Perubahan 2024 sudah hampir masuk ke tahap finalisasi.
“Nanti jika sudah disahkan, maka tinggal menunggu evaluasi dari Gubernur Kepri,” tukasnya. (Lam)