Batam (eska) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Batam menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (23/12).
Mereka menuntut pertanggungjawaban atas kekerasan yang terjadi di Pulau Rempang, yang dipicu konflik antara warga Rempang dengan PT Makmur Elok Graha (MEG) terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.
“Sudah lima hari berlalu, pelaku kekerasan masih berkeliaran bebas! Kami mendesak aparat untuk segera menangkap mereka!” teriak Koordinator Aksi, Muryadi Aguspriawan.
Para mahasiswa menegaskan, aksi ini bukan hanya menuntut keadilan bagi warga Rempang yang menjadi korban, tetapi juga menagih janji politik para pemimpin daerah.
“Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, dan aparat penegak hukum harus bertanggung jawab! Jangan menghindar dari masalah ini!” tegas Muryadi.
Mereka menilai kekerasan di Rempang merupakan bentuk pengorbanan hak-hak rakyat demi keuntungan ekonomi.
“Pemerintah dan BP Batam telah mengesampingkan masyarakat adat dan membungkam suara mereka,” ungkap Respati Hadinata, Koordinator Wilayah Sumbagut BEM SI Kerakyatan.
Aksi demo ini berlangsung damai dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari BP Batam maupun pemerintah daerah.
Sementara itu, berbagai pihak menyampaikan sikap terkait konflik Rempang. Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan berjanji akan membahas masalah ini dengan Wali Kota Batam. Ketua DPRD Kepri mendorong dialog untuk mencari solusi terbaik.
Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi PSN Rempang Eco City.
“Kami mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang PSN di Pulau Rempang dan tetap mengakui hak-hak masyarakat setempat,” tegas Sekretaris Umum LAM Kepri, Datok Raja Al Hafiz.(Pas)
Recent Comments