Kinerjanya Dievaluasi, Alasan Pemprov Rombak Timsus Gubernur

Tanjungpinang (eska) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) resmi merombak struktur Tim Khusus (Timsus) Gubernur Kepri 2021-2026.

Perombakan ini ditandai dengan penyerahan SK Tim Khusus Gubernur oleh Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara, kepada perwakilan Timsus Gubernur di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, pada Kamis (23/1/25) pekan lalu.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kepri, Hasan menjelaskan, bahwa perubahan ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.

“Timsus dievaluasi secara berkala oleh Gubernur. Dari hasil evaluasi, memang ada beberapa anggota yang diganti,” ujar Hasan kemarin.

Selain evaluasi kinerja, sambung Hasan, perombakan ini juga dilakukan untuk mengisi kekosongan posisi, akibat adanya anggota Timsus yang mengundurkan diri.

Hasan menegaskan, bahwa perubahan ini bukan pembentukan tim baru, melainkan hanya pergantian anggota dalam struktur yang sudah ada sesuai dengan SK Gubernur.

“Timsus ini bertugas mengendalikan pencapaian target pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD 2021-2026. Jadi ini hanya perubahan SK untuk menggantikan yang sebelumnya dievaluasi atau mengundurkan diri,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah tokoh baru bergabung dalam Timsus Gubernur Kepri. Di antaranya, Mantan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, yang menggantikan posisi Mantan Sekda Bintan, Azirwan. Selain itu, Mantan Anggota DPRD Kepri, Suryani, juga masuk dalam struktur baru menggantikan Hasanudin Muda.

Nama lain yang masuk dalam timsus meliputi Mantan Anggota DPRD Bintan, Hesriawadi, Politisi Partai Gerindra Rini Fitriani yang menggantikan Sarafudin Raiz, serta Mulia Rindo dan Gunawan Satari yang masing-masing menggantikan Anto Dhuha dan Said Irwansyah.

Sebagai informasi, Timsus Gubernur dibentuk untuk mempercepat pengendalian capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri 2021-2026.

Anggota Timsus ditempatkan di dua hingga tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan masukan, mengendalikan kinerja, serta mencari solusi atas kendala yang ada.(pas)