Batam (eska) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menaruh perhatian serius terhadap potensi besar sektor pelabuhan sebagai sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam pertemuan bersama jajaran direksi PT Pelabuhan Kepri, Rabu (23/4/2025), Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menekankan urgensi optimalisasi tarif labuh jangkar di Selat Riau dan Tanjung Berakit.
“Ini bukan hanya soal pungutan, tapi bagaimana kita bisa menjadikan potensi maritim kita sebagai lokomotif ekonomi daerah,” ujar Nyanyang di Graha Kepri, Kota Batam.
Wagub menyoroti perlunya revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 untuk memperkuat kewenangan daerah dalam mengelola titik-titik strategis labuh jangkar.
Menurutnya, perubahan regulasi tersebut akan membuka jalan bagi Kepri untuk mendapatkan porsi lebih besar dari aktivitas pelayaran internasional yang melintasi wilayah perairannya.
“Letak Kepri yang strategis, dekat dengan Singapura, menjadikan kita punya daya saing dalam memanfaatkan dampak perang dagang Amerika–China. Banyak kapal besar memilih wilayah ini, dan itu peluang besar yang harus kita kelola,” jelasnya.
Dalam pertemuan itu, Wagub Nyanyang juga menyampaikan rencana untuk menggelar rapat lintas sektor guna menyelaraskan persepsi dan mengurai hambatan dalam implementasi retribusi labuh jangkar.
“Kolaborasi adalah kunci. Kita harus duduk bersama dan cari solusi terbaik,” tegasnya.
Direktur PT Pelabuhan Kepri, Capt Awaludin dalam kesempatan itu menyatakan dukungan penuh atas arahan Pemprov Kepri.
Awal menyebut pihaknya siap menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kontribusi sektor labuh jangkar terhadap perekonomian daerah.
“Sebagai BUMD, kami memiliki tanggung jawab untuk mendukung kebijakan strategis daerah. Arahan dari Pak Wagub akan segera kami tindak lanjuti bersama instansi terkait,” ujarnya.(Zul)
Recent Comments