JPKP Kepri Minta APH Serius Ungkap Dugaan Korupsi di Puskesmas Siantan Tengah

Anambas (eska) – Jaringan Pengawas Kebijakan dan Pemerintah (JPKP) Kepulauan Riau (Kepri) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk serius mengusut dugaan korupsi di Puskesmas Siantan Tengah, Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dugaan tersebut terkait dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang melibatkan sejumlah oknum di puskesmas tersebut.

Ketua JPKP Kepri, Adiya Prama Rivaldi mengatakan bahwa pihaknya menilai ada indikasi kuat penyimpangan dalam pengelolaan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Kami menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dana di puskesmas tersebut, semoga pihak APH segera mengusut tuntas,” tegasnya.

JPKP berharap APH juga transparansi dalam menangani perkara dugaan penyelewengan keuangan di Puskesmas itu.

Sebab kata Adiya pihak Kejaksaan Negeri Anambas sudah menyatakan akan segera mempelajari dugaan kasus korupsi yang melibatkan pengelolaan anggaran di Puskesmas Siantan Tengah.

“Kemarin ada statmen pihak Kejari Anambas, akan mempelajari dugaan penggunaan dana BOK dan SPPD fiktif di puskesmas tersebut, jadi kita berharap Kejaksaan segela menyelidiki dugaan yang merugikan negara tersebut secara transparan,” ujar Adiya.

Sebelumnya diberitakan, diduga penggunaa anggaran fiktif pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) terjadi di Puskesmas Siantan Tengah, Kabupaten Kepulauan Anambas.

Menurut sumber yang merupakan salah satu pegawai kesehatan di Kabupaten Anambas yang namanya enggan disebutkan mengatakan, ada permainan pegawai Puskesmas Siantan Tengah melakukan manipulasi dalam pengajuan SPPD untuk perjalanan dinas yang tidak pernah terjadi.

Sumber juga mengatakan, hal ini diduga terjadi sudah bertahun-tahun dan merugikan keuangan negara serta menghambat pelayanan kesehatan yang seharusnya diterima masyarakat.

“Kejadian ini sudah bertahun-tahun, dan SPPD itu mereka memalsukan tandatangan staf untuk mencairkan dana,” ujar sumber kepada seputarkita.co, Senin (4/11/24) lalu.

Selain itu juga ada dugaan indikasi permainan pada Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), kata sumber pejabat puskesmas itu, diduga melakukan manipulasi berkas terkait transportasi. Beberapa item pengeluaran yang terdaftar dalam laporan penggunaan anggaran ternyata tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), kata sumber pejabat puskesmas itu, diduga melakukan manipulasi berkas terkait transportasi. Beberapa item pengeluaran yang terdaftar dalam laporan penggunaan anggaran ternyata tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.

“Berkas yang dipakai berkas orang lain, tapi transportasinya yang digunakan transportasi milik pribadi, dan uangnya masuk kedalam kocek sendiri,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Anambas, Niky Junismero melalui Kasi Intel, Bambang Wiratdany, menyampaikan bahwa pihaknya akan mempelajari terkait dugaan penggunaan dana BOK dan SPPD fiktif di Puskesmas Siantan Tengah itu.

“Terimakasih informasinya, Akan kami pelajari,” ujar Bambang, saat dihubungi Seputarkita.co, Kamis (7/11/24).

Kepala Puskesmas Siantan Tenga Muhammad Birul Waldyn saat dimintai konfirmasi melalui pesan seluler guna kelengkapan berita, ia mengaku hal itu tidak benar adanya.

“Hal itu tidak benar,” singkatnya. (Lam)