Tanjungpinang (eska) – Sejumlah pengusaha di Kota Tanjungpinang yang menjadi mitra kerja Pemprov Kepri mengeluh. Karena, sudah hampir dua bulan pekerjaan mereka belum dibayar oleh Pemprov Kepri.
Menurut, Bram (nama samaran) seorang pengusaha di Kota Tanjungpinang, ia telah beberapa kali bertanya ke Pemprov Kepri ihwal kondisi tersebut. Namun, jawaban dari Pemprov Kepri hal itu terjadi karena saat ini kondisi kas keuangan Pemprov Kepri sedang dalam kondisi kosong.
“Kata orang BPKAD tunggu APBD P selesai dievaluasi Mendagri, baru pekerjaan kami bisa dibayarkan. Mereka, juga tidak bisa memastikan kapan, karena tergantung Mendagri,” katanya, kepada seputarkita.co, Sabtu (7/9/2024).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara mengatakan, belum berjalannya anggaran di APBD P karena saat ini peraturan kepala daerah (perkada) untuk penjabaran APBD P tahun 2024, masih dalam proses evaluasi oleh Kemendagri.
Adi mengatakan, apabila evaluasi terhadap penjabaran APBDP tahun 2024 itu rampung, maka, anggaran yang tersusun di APBD P tahun 2024 sudah bisa dijalankan atau dicairkan.
“Untuk kapan waktunya, tergantung hasil evaluasi terhadap penjabaran dokumen APBDP itu selesai dilakukan oleh Kemendagri,” jelasnya, dilansir dari hariankepri.com, Sabtu (7/9/2024).
Untuk diketahui, APBD P Kepri tahun 2024 yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri pada, Rabu (14/8/2024) lalu nilainya ditetapkan sebesar Rp 4,57 triliun.
Jumlah tersebut, bertambah Rp 224 miliar jika dibandingkan APBD Murni tahun 2024 yang disahkan pada Kamis (16/11/2024) lalu.
Adapun struktur APBD P Kepri tahun 2024 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 4,43 triliun, belanja daerah sebesar Rp 4,57 triliun, dan pembiayaan daerah sebesar Rp 139,16 miliar.(uye)
