Tanjungpinang (eska) – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, menolak wacana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Pemko yang akan dilakukan oleh Pemerintah setempat, dalam rangka untuk menutup kekurangan defisit anggaran.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni, ia mengatakan, setelah mendapat informasi dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Zulhidayat yang menyebutkan di pemberitaan, bahwa rasionalisasi TPP, salah satu komponen yang sudah harus ikut untuk menutupi posisi defisit saat ini.
“Bahkan rasionalisasinya dikabarkan 35 persen. Selaku ketua dewan dan Ketua Fraksi PDI menolak rencana itu. Saya juga akan menyampaikan kepada fraksi lainnya untuk menolak pemotongan TPP ini,” ujar Weni melalui keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Kamis (1/8/24).
Menurutnya, untuk menutupi kekurangan defisit ini masih banyak cara lain dalam mengatasi persoalan tersebut, tanpa harus memotong TPP ASN.
Memang kata politisi PDI Perjuangan itu, APBD Kota Tanjungpinang saat ini mengalami defisit anggaran, yang disebabkan tidak terealisasinya pendapatan dari target yang telah ditentukan.
“Namun untuk mengatasinya, jangan tunjangan ASN yang dikorbankan, masih banyak jenis belanja pada kegiatan lain yang bisa dilakukan rasionalisasi,” katanya.
Seharusnya, lanjut dia, Sekda yang juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak memunculkan wacana seperti itu, sebab tugas dan fungsinya hanya sebagai koordinator pengelolaan anggaran.
“Seharusnya Pj Wako yang memiliki wewenang dalam menentukan dan menyampaikan setiap kebijakan keuangan daerah, dan Pj wako juga harus bicara soal ini apakah ini adalah keputusan beliau,” terangnya.
Dalam hal kondisi defisit saat ini, ia juga berharap kepada Pj Wali Kota Tanjungpinang bisa mengambil kebijakan dalam mengatasi persoalan tersebut namun tanpa harus menimbulkan masalah baru.
“Pertanyaannya, apakah rasionalisasi yang diwacanakan oleh Sekda dengan memotong TPP ASN ini kebijakan Pj Wako atau kebijakan dari seorang Sekda,” tanya Weni.
Disamping itu, Weni juga meminta agar Pemko Tanjungpinang tidak gegabah dalam mengambil kebijakan terkait rasionalisasi anggaran, sebab selain memperhatikan keberlangsungan pembangunan juga hendaknya memperhatikan nasib para ASN yang sudah mengabdikan diri dalam pelayanan di pemerintahan dan masyarakat.
“Saya juga akan meminta rekan-rekan di Banggar DPRD Kota Tanjungpinang untuk mencermati setiap usulan rasionalisasi anggaran dengan prinsip skala prioritas,” tegasnya.
Diberitakan sebelummya, untuk menutupi defisit tahun anggaran 2024, Pemko Tanjungpinang dikabarkan akan memotong TPP sekitar 35 persen.
Sekda Kota Tanjungpinang, Zulhidayat menyampaikan, memang rasionalisasi TPP, salah satu komponen yang sudah harus ikut untuk menutupi posisi defisit saat ini.
Namun, Zulhidayat enggan menanggapi secara lugas, terkait adanya informasi bahwa TPP ASN yang akan dipotong sebesar 35 persen tersebut.
“Angkanya masih dibahas. Karena rencana pemotongan itu dibahas dulu bersama DPRD Kota Tanjungpinang,” katanya, Rabu (31/7/24).
Menurutnya, salah satu opsi pemotongan TPP itu nantinya, akan disampaikan ke DPRD Kota Tanjungpinang, untuk dilakukan kesepakatan bersama.
Lagi pula, lanjut dia, pembahasan APBD Perubahan 2024, dilakukan atas persetujuan bersama dengan DPRD Kota Tanjungpinang.
“Tak mungkin kita putuskan sendiri, tentunya kita bahas dulu bersama, termasuk pemotongan TPP ini,” tukasnya. (Lam)
 - Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, menolak wacana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Pemko yang akan dilakukan oleh Pemerintah setempat, dalam rangka untuk menutup kekurangan defisit anggaran.){kind=link}