Desentralisasi: Kunci Pengembangan Pariwisata Tanjungpinang yang Mandiri dan Berkelanjutan

Oleh: Zahru Latip

Tanjungpinang (eska) – Tanjungpinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, memiliki potensi wisata yang luar biasa. Pulau Penyengat, dengan sejarahnya yang kaya dan arsitektur yang indah, adalah bukti nyata kekayaan budaya Melayu. Keindahan pantainya yang membentang juga menawarkan pesona alam yang menenangkan.

Pemerintah telah menetapkan Tanjungpinang sebagai salah satu kluster pariwisata nasional. Ini adalah peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi lokal dan pengembangan industri wisata. Namun, keberhasilannya bergantung pada perencanaan yang cermat, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis.

Kebijakan desentralisasi Indonesia telah memberikan dampak positif bagi industri pariwisata Tanjungpinang. Melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tanjungpinang diberi kewenangan yang luas untuk mengelola potensi pariwisatanya. Ini memungkinkan Tanjungpinang untuk mengembangkan strategi pariwisata yang lebih sesuai dengan budaya dan kebutuhan lokal.

Desentralisasi juga memungkinkan Tanjungpinang untuk mengoptimalkan berbagai potensi wisatanya secara mandiri. Pemerintah daerah memiliki wewenang penuh untuk menentukan arah pengembangan, mulai dari pengelolaan kawasan ekowisata mangrove hingga pemanfaatan aset budaya dan sejarah.

Partisipasi masyarakat lokal juga menjadi kunci dalam desentralisasi pariwisata. Pemerintah Tanjungpinang dapat mengembangkan program pelatihan SDM pariwisata, mendorong pengembangan UMKM, dan melibatkan masyarakat dalam pelestarian budaya melalui pariwisata.

Secara keseluruhan, desentralisasi telah memberikan Tanjungpinang landasan yang kuat untuk mengembangkan industri pariwisatanya secara mandiri dan berkelanjutan. Kewenangan otonomi seharusnya digunakan sebagai peluang untuk membuat model pengembangan pariwisata yang inovatif dan sesuai dengan budaya lokal. Kesuksesan Tanjungpinang dalam memanfaatkan peluang ini menunjukkan bagaimana desentralisasi dapat membantu pertumbuhan pariwisata daerah di Indonesia.(***)