Bintan (eska) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) meminta PT Antam Tbk untuk melakukan sosialisasi secara masif terkait rencana pengalihan lahan bekas tambang bauksit seluas 158 hektare di Sungai Enam, Kabupaten Bintan, kepada negara.
Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara, menegaskan bahwa sosialisasi ini penting agar warga yang telah menetap di lahan tersebut memahami statusnya dan tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.
“Selain itu, harus ada solusi bagi warga yang sudah menetap, baik berupa relokasi atau tempat tinggal pengganti di lokasi yang memungkinkan mereka tetap mencari nafkah,” ujarnya saat menerima audiensi Manajemen PT Antam Tbk di Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Jumat (21/3/2025).
Menurut Adi, proses pengosongan lahan harus dilakukan dengan pendekatan yang humanis untuk menghindari potensi konflik sosial.
“Kami siap memfasilitasi agar penyerahan aset berjalan lancar dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, PT Antam Tbk telah mengumumkan rencana penyerahan lahan eks tambang tersebut kepada negara karena sudah tidak lagi dimanfaatkan oleh perusahaan.
Aset Manajemen Senior Spesialis PT Antam, Widodo, menyatakan bahwa lahan itu nantinya akan menjadi aset negara di bawah Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
Namun, dalam proses identifikasi dan pengalihan aset, PT Antam menemukan bahwa sebagian lahan telah dihuni oleh masyarakat.
“Kami meminta dukungan dari Pemprov Kepri agar serah terima aset bisa berjalan lancar tanpa konflik,” ujar Widodo saat audiensi dengan Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara.(Zul)
Recent Comments