Batam (eska) – Pemerintah Pusat menetapkan Kota Batam sebagai kawasan strategis dalam Program Prioritas Pengembangan Transportasi Laut dan Galangan Kapal.
Salah satu fokus utama dalam program ini adalah pengembangan Pelabuhan Logistik Internasional Batu Ampar agar dapat bersaing dengan pelabuhan di Singapura dan Malaysia.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), AM Putranto, menegaskan bahwa Pelabuhan Batu Ampar memiliki potensi strategis yang harus dioptimalkan, terutama karena letaknya berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka.
“Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar harus didukung bersama agar kita bisa memaksimalkan potensi strategis jalur pelayaran internasional,” ujar Putranto saat memimpin Rapat Koordinasi Program Prioritas Pengembangan Transportasi Laut dan Galangan Kapal di Batam, Rabu (12/3/2025).
Dalam rapat yang dihadiri oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Kepala BP Batam Amsakar Achmad, serta unsur pimpinan Forkopimda Kepri, Putranto mengungkapkan bahwa Pelabuhan Batu Ampar masih tertinggal dibandingkan dengan pelabuhan negara tetangga.
“Saat ini, Singapura mampu menangani hingga 40 juta TEUs per tahun, Malaysia 10 juta TEUs per tahun, sementara Kota Batam baru mencapai 670 ribu TEUs per tahun. Ini harus terus didorong agar kita bisa menangkap peluang yang makin besar lagi ke depan,” jelasnya.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah telah mengalokasikan Rp2,7 triliun untuk pengembangan tahap kedua Pelabuhan Batu Ampar periode 2025-2028.
Sebelumnya, proyek tahap pertama periode 2023-2025 telah berjalan dengan investasi senilai Rp1,1 triliun.
Pemerintah juga, sambungnya, telah menyusun strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk menjadikan Pelabuhan Batu Ampar sebagai International Transhipment Hub.
Fokus pengembangannya mencakup, pelabuhan transhipment, jasa penanganan peti kemas, jasa penumpukan peti kemas, jasa pandu dan tunda kapal, STS (Ship-to-Ship) dan FSU (Floating Storage Unit)
“Diharapkan (Batam) bisa menangkap peluang besar ini,” pungkas Putranto.(Zul)
Recent Comments