Jakarta (eska) – Partai Golkar mengusulkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyebut opsi pemilihan tidak langsung melalui DPRD tengah dikaji.
Menurut Bahlil, hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pilkada.
“Karena itu ke depan partai Golkar akan mengkaji sistem demokrasi seperti apa yang akan kita bangun. Baik pileg maupun Pikada,” katanya, dilansir dari CNN Indonesia, Rabu, 31 Desember 2025.
Menurutnya, demokrasi bukan tujuan utama dalam berbangsa dan bernegara. Dia menilai, demokrasi hanya instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.
Menurut dia, kecuali pilpres, sistem pemilihan Legislatif maupun kepala daerah bukan aturan mutlak. Sebab, sistem pileg maupun pilkada bisa diubah asal tetap memerhatikan asas demokrasi masyarakat.
“Berbeda dengan pilpres yang telah diatur dalam UUD 45,” jelasnya.
Atas dasar itu, Golkar tak akan menutup kemungkinan jika sistem pilkada ke depan mesti diubah menjadi pemilihan tidak langsung. Dia menyebut pihaknya akan melibatkan unsur di luar partai untuk mengkaji wacana tersebut.
“Kalau itu baik untuk rakyat kita akan mempertimbangkan untuk mengecek keterlibatan rakyat dalam proses pilkada, tidak mesti harus pemilihan langsung. Mungkin juga katakanlah, kalau itu dimungkinkan lewat DPR [DPRD],” katanya.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto, melontarkan wacana pilkada lewat DPRD. Menurutnya, pilkada melalui DPRD lebih efisien.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” katanya.(Pas/CNN Indonesia)
Recent Comments