Jakarta (eska) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hingga Februari 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurutnya, angka ini masih dalam batas yang ditargetkan pemerintah.
“APBN didesain dengan defisit Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB. Jadi, defisit 0,13 persen pada Februari ini masih dalam target desain APBN 2025,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3/2025).
Dari sisi pendapatan negara, Menkeu mengatakan, hingga akhir Februari 2025 telah terealisasi Rp316,9 triliun atau 10,5 persen dari target APBN tahun ini.
Rinciannya, penerimaan perpajakan mencapai Rp240,4 triliun atau 9,7 persen dari target, yang terdiri dari, Penerimaan pajak sebesar Rp187,8 triliun atau 8,6 persen dari target, dan Penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp52,6 triliun 17,5 persen dari target.
“Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp76,4 triliun atau 14,9 persen dari target APBN,” jelasnya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pola realisasi pendapatan negara tetap mengikuti tren tahunan, di mana penerimaan pada Januari dan Februari biasanya lebih rendah.
Beberapa faktor yang menurutnya memengaruhi perlambatan ini antara lain koreksi harga komoditas utama seperti batu bara, minyak, dan nikel, yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.
Selain itu, penerapan kebijakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) mengubah pola penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21. Ditambah lagi, restitusi pajak yang signifikan di awal tahun 2025 juga berkontribusi terhadap penurunan penerimaan.
“Namun demikian, pemerintah terus mengoptimalkan pencapaian target pendapatan melalui berbagai inisiatif strategis dan perbaikan administratif,” tegas Sri Mulyani.
Di sisi pengeluaran, APBN telah merealisasikan belanja negara sebesar Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari total pagu anggaran 2025.
Belanja tersebut terbagi menjadi, Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp211,5 triliun, Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp83,6 triliun, Belanja Non-K/L sebesar Rp127,9 triliun.
“Transfer ke Daerah mencapai Rp136,6 triliun atau 14,9 persen dari target,” tuturnya.(Zul)
Recent Comments