Tanjungpinang (eska) – Wakil Ketua Fraksi Demokrat Nurani Indonesia DPRD Kepri, Mesrawati Tampubolon, dalam rapat paripurna DPRD Kepri pada Senin (20/1/2025), menyuarakan masalah gaji anggota dewan yang belum dibayarkan Setwan Kepri.
“Kami sudah tanya ke pemprov alasan gaji yang belum ditransfer. Mereka menyebut masalahnya ada di Setwan,” kata Mesrawati.
Namun, setelah pihaknya menanyakan hal itu ke Sekretariat Dewan (Setwan), justru mendapat jawaban bahwa sejak awal tahun anggaran 2025, pengelolaan gaji anggota DPRD tidak lagi berada di bawah Setwan.
Menurut pihak setwan, pengelolaan gaji Anggota DPRD Kepri langsung ditangani oleh BKAD. Politisi Partai Demokrat ini pun meminta Pemprov Kepri memberikan penjelasan rinci terkait permasalahan tersebut.
“Kami berharap ada informasi yang jelas dari Pemprov Kepri karena kondisi ini merugikan kami,” tegas Mesrawati kepada Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara, yang hadir dalam rapat paripurna itu.
Menanggapi keluhan tersebut, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara menjelaskan bahwa mekanisme pencairan gaji tetap melalui usulan Setwan kepada BKAD.
Ia mengatakan, Setwan harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada BKAD.
“Pola pencairannya sekarang yang berubah. Karena BKAD akan langsung mentransfer gaji ke rekening anggota DPRD. Namun, permohonan pencairan tetap berasal dari Setwan karena anggaran berada di Setwan,” pungkasnya. (pas)
Recent Comments